Penulis: Purnomo
Jakarta, PublicInfo – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) atas keberhasilannya menyita uang sebesar Rp11 triliun dalam kasus dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Penyitaan ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. “Ini merupakan uang sita terbesar yang diekspos langsung ke publik dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nurokhman dalam keterangan pers, Rabu (18/6/2025). Uang senilai Rp11 triliun itu disita dari lima entitas korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group, yang menjadi terdakwa dalam perkara korupsi ini. Kelima entitas tersebut…
Jakarta, PublikInfo – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) resmi melaporkan sejumlah anggota kepolisian ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik saat pengamanan aksi Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung pada 1 Mei 2025. Para terlapor berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat, Humas Polda Metro Jaya, dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Laporan telah teregistrasi dengan nomor SPSP2/002676/VI/2025/BAGYANDUAN. Menurut pernyataan anggota TAUD, Andrie Yunus, dugaan pelanggaran meliputi tindakan represif terhadap massa aksi serta ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka. Salah satu sorotan utama dalam aduan tersebut adalah tindakan dari Subdirektorat Keamanan…
Acara konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (17/6/2025). (Foto: PublicInfo/Oke)
Jakarta, PublicInfo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memasuki usia ke-13 tahun pada Kamis (12/6/2025). Momen Hari Lahir (Harlah) ke-13 ini menjadi refleksi atas konsistensi lembaga tersebut dalam menjaga marwah dan etika penyelenggara pemilu di Indonesia. Dengan mengusung tema “Konsisten Menjaga Etika Penyelenggara Pemilu”, peringatan Harlah DKPP tahun ini turut mengundang sejumlah tokoh penting, termasuk menteri serta kepala lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan demokrasi. Sejak berdiri pada 12 Juni 2012, DKPP telah memainkan peran penting dalam menegakkan kode etik bagi para penyelenggara pemilu, baik dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),…