Jakarta, PublicInfo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memasuki usia ke-13 tahun pada Kamis (12/6/2025). Momen Hari Lahir (Harlah) ke-13 ini menjadi refleksi atas konsistensi lembaga tersebut dalam menjaga marwah dan etika penyelenggara pemilu di Indonesia.
Dengan mengusung tema “Konsisten Menjaga Etika Penyelenggara Pemilu”, peringatan Harlah DKPP tahun ini turut mengundang sejumlah tokoh penting, termasuk menteri serta kepala lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan demokrasi.
Sejak berdiri pada 12 Juni 2012, DKPP telah memainkan peran penting dalam menegakkan kode etik bagi para penyelenggara pemilu, baik dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), guna memastikan integritas demokrasi tetap terjaga.
Rangkaian peringatan Harlah ini diisi dengan berbagai kegiatan reflektif dan seremonial, yang tidak hanya menjadi perayaan usia, tetapi juga pengingat atas pentingnya etika sebagai fondasi demokrasi yang sehat. Banyak kementerian atau lembaga yang mendukung penguatan lembaga ini.
Hal tersebut disampaikan 7 pimpinan lembaga negara, dalam video yang ditayangkan dalam acara Tasyakuran Harlah DKPP ke-13 Tahun, di Kantor DKPP RI, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
“Ini adalah momen bermakna, tak hanya peringatan harlah, tetapi refleksi dkpp menjaga integritas dan marwah pemilu Indonesia,” ujar Sekretaris DKPP RI, David Yama di awal acara.
Nanun di antaranya tidak dapat hadir langsung, sehingga hanya mengucapkan selamat melaluu sebuah video berdurasi beberapa menit yang ditayangkan di dalam acara.
Misalnya, seperti Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, yang menyampaikan dalam videonya berupa dukungan penguatan DKPP sebagai lembaga penegak etik penyelenggara pemilu, yang jika semakin berkualitas akan berdampak positif bagi kualitas demokrasi Indonesia.
“Sebagai salah satu lembaga penting untuk menjaga integritas penyelenggara, maka besar harapan bangsa DKPP dapat memainkan peran strategisnya memperkuat demokrasi dan pelaksanaan pemilihan yang berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (jurdil-luber),” ungkapnya.
Selain itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga membuat video singkat, mengucapkan selamat Harlah ke-13 untuk DKPP dan menyampaikan harapannya untuk lembaga ini.
“Kementerian Hukum mendukung penuh peran DKPP menjaga marwah penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, serta terus berkolaborasi untuk memastikan perlindungan hukum, penguatan regulasi, dan penguatan kelembagaan pemilu yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Kemudian, Menteri PAN/RB Rini Widyantini juga menyampaikan dukungannya kepada peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan DKPP, dalam video yang dikirim di momen harlah ke-13 tahun ini.
“Mari kita jadikan momentum penting ini sebagai pengingat, akan pentingnya kolaborasi seluruh elemem bangsa dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan berintegritas,” katanya.
Sementara sebagai mitra penyelenggara pemilu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan dukungan penguatan kewenangan dan kelembagaan DKPP untuk terus menjaga integritas penyelenggara pemilu.
“Diusia ke-13 tahun, kami berharap KPU, Bawaslu, DKPP makin sinergi, dan secara tugas dan wewenang DKPP semakin bisa menjaga kehormatan marwah penyelenggara pemilu,” ujar Afif.
“Semoga tahun ke 13 komit dan profesional dkpp menegakkan etika dan moral penyelenggara semakin baik, dalam rangka mengawal demokrasi konstitusional,” ungkap Rifqi.
Bahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, juga mendukung DKPP diperkuat, karena sebagai salah satu lembaga penting untuk mengangkat kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia yang tidak terlepas juga dari hubungan internasional.
Sehingga menurutnya, perencanaan pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kondisi politik dan demokrasi yang stabil, termasuk pemilu yang berintegritas sebagai prasyarat penting untuk menciptakan arah pembangunan yang konsisten, inklusif dan berkelanjutan.
Selama ini, dia merasakan keeratan hubungan antara stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dalam setiap pembangunan nasional. Adapun kontribusi DKPP dalam menjaga etika demokrasi, memberikan dampak nyata terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.
“Di tahun tahun ke depan, kita harus memastikan sinergi antara demokrasi dan pembangunan, dalam kaitan ini, DKPP akan terus menjadi mitra strategis untuk menciptakan ruang politik yang sehat terutama bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional,” tuturnya.
“Mari kita jadikan momen ulang tahun ke-13 ini sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama menjaga integritas, membangun kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berpijak pada legitimasi yang kuat,” tambah Rachmat.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan harapannya agar DKPP semakin memperkuat perannya dalam menjaga kode etik para penyelenggara pemilu.
“Di Harlah ke-13 ini, kami berharap DKPP terus menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Kalau DKPP, saya hampir mengenal semua staf yang lama,” ujar Bagja dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan, Bawaslu menghormati setiap putusan DKPP sebagaimana keputusan pengadilan.
“Putusan DKPP kami anggap setara dengan putusan pengadilan. Tidak boleh ada protes di Bawaslu atas keputusan itu. Mungkin saja ada kekurangan dalam putusan DKPP, tapi kalau sudah dibacakan, maka wajib dilaksanakan. Kami berkomitmen agar DKPP tetap dihormati sebagai penjaga etik,” tambahnya.
Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam sambutannya mengungkapkan, usia 13 tahun bisa dikatakan masih muda dalam perjalanan sebuah lembaga negara. Namun demikian, ia juga mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi atas berbagai capaian dan kekurangan yang ada.
“Selama 13 tahun DKPP berdiri dan tiga tahun saya bekerja dalam periode ini, saya terus merenung. Banyak kelemahan, baik dalam hal pelayanan, percepatan persidangan, hingga percepatan pengambilan putusan. Jadi mohon maaf kalau ada pelayanan yang kurang maksimal. Kami sadar, DKPP bukan lembaga pemuas yang bisa memuaskan semua pihak,” ujar Heddy.
Ia menegaskan, dirinya secara pribadi berkomitmen untuk memperbaiki kinerja DKPP ke depan. Heddy juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dukungan yang terus diberikan, khususnya dalam hal anggaran dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
“Terima kasih kepada Kemendagri yang selalu mendukung, terutama dalam hal anggaran dan tambahan pegawai. Tahun ini ada tambahan 24 pegawai, karena sekarang tidak diperbolehkan lagi memakai tenaga honorer, sehingga Kemendagri harus memenuhi kebutuhan SDM kami,” jelasnya.
Terkait isu kemandirian kesekretariatan DKPP, Heddy memberikan pandangan yang realistis. Ia menilai bahwa meskipun DKPP memiliki kesekretariatan sendiri, hal itu belum tentu menjamin kemandirian sepenuhnya, karena anggarannya tetap berasal dari negara.
“Banyak yang bilang kesekretariatan DKPP tidak mandiri. Tapi apakah kalau menjadi kesekretariatan sendiri pasti mandiri? Toh anggarannya juga masih dari negara. Itu kan yang menjadi perdebatan juga,” ucap Heddy.
Peringatan Harlah ke-13 DKPP ini menjadi momen penting tidak hanya untuk merayakan usia, tetapi juga sebagai ajang evaluasi dan penguatan komitmen dalam menjaga integritas demokrasi melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu. (Poy)